Komisi independen yang menangani kasus Manchester City menyimpulkan klub itu terbukti bersalah atas seluruh tuduhan pelanggaran aturan keuangan Premier League. Kesimpulan tersebut tertuang dalam dokumen “keputusan inti” setebal 40 halaman yang menegaskan tafsir terburuk atas perilaku klub. Di jantung temuan itu ada satu putusan penting: perjanjian sponsor menguntungkan yang dikantongi City dinilai sebagai “kepalsuan” atau sham.
Temuan ini penting karena menyangkut darimana sebenarnya uang klub berasal, dan apakah pendapatan yang dilaporkan mencerminkan kenyataan. Ketika Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan, anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi, membeli klub pada 2008, ia menyusun “rencana ambisius”. Namun ambisi itu tidak bisa dibiayai oleh pendapatan yang dihasilkan klub saat itu, sehingga jalan pintas pun ditempuh.
Skema Pendanaan Terselubung di Balik Sponsor Abu Dhabi
Pada tahap awal, City mengandalkan suntikan dana tambahan dari Mansour atau yang disebut sebagai ekuitas pemilik. Menurut komisi, klub menyadari bahwa model tersebut tidak berkelanjutan sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Karena ekuitas pemilik akan dikecualikan dari aturan financial fair play, klub menilai dirinya “perlu menumbuhkan operasi komersialnya”.
Salah satu cara yang dipilih City adalah “mencari perjanjian sponsor bernilai tinggi di Uni Emirat Arab umumnya, dan khususnya di Abu Dhabi”. Dari situlah lahir apa yang oleh komisi dinamai Disguised Funding Scheme (DFS). Valuasi sponsor secara konvensional dinilai tidak akan cukup membuat City memenuhi ambisinya sekaligus menutup kerugian finansial.
City lalu menerapkan pendekatan berbeda. Klub mengikat perjanjian sponsor dengan pihak-pihak di Abu Dhabi yang mencantumkan nilai besar, jauh di atas harga pasar yang wajar. Namun sponsor tidak benar-benar wajib membayar angka yang tercatat itu. Sponsor hanya menanggung persentase kecil yang disebut “base sum”, sementara sisanya, atau “tagged sum”, dibayar oleh Mansour atau setidaknya oleh Abu Dhabi United Group (ADUG), perusahaan yang ia bentuk untuk mengendalikan City.
Melalui DFS, komisi menyatakan klub bisa mengklaim bahwa pendapatan komersialnya dari sponsor Abu Dhabi jauh lebih besar daripada kenyataan, sekaligus menyembunyikan dari pihak ketiga seberapa besar sebenarnya suntikan ekuitas yang disalurkan ADUG ke klub. Kesimpulan komisi tegas: setiap perjanjian sponsor Abu Dhabi itu adalah sham. City dalam pembelaannya menyatakan sponsor telah membayar seluruh uang, tetapi sponsor memerlukan bantuan keuangan “dari waktu ke waktu” dari pemerintah Abu Dhabi dan crown prince court untuk memenuhi kewajibannya. Dalihnya, klub tidak terlibat dalam aliran dana tersebut.
Skala Pendanaan dalam Kasus Manchester City
Angka yang dihitung komisi menunjukkan betapa besar nilainya. Selama sembilan musim yang diselidiki, yakni 2009-10 hingga 2017-18, City membukukan pendapatan sponsor senilai £949,94 juta dari perusahaan-perusahaan yang berbasis di Abu Dhabi. Dari total itu, hanya £119,25 juta yang benar-benar dibayarkan sebagai base fee.
Sisanya, sebesar £830,69 juta, merupakan tagged sums yang dibayar ADUG ke klub. Menurut sejumlah perkiraan, angka £830 juta itu setara dengan sekitar 30% pendapatan City selama periode investigasi. Jumlah tersebut jauh melampaui total pendapatan sebagian besar rival City di Premier League.
Besaran dana itu juga tumbuh signifikan dari waktu ke waktu. Pada 2009-10, komisi mengidentifikasi £22,5 juta tagged sums yang dibayar ADUG. Pada musim 2017-18, angka itu naik menjadi £134,73 juta, rekor tertinggi sepanjang musim yang diselidiki.
Efek Domino Tuduhan dan Saksi yang Tidak Jujur
Komisi membagi tuduhan ke dalam empat blok. Begitu blok pertama terbukti, yaitu soal penyampaian informasi keuangan yang akurat, efek domino pun berjalan. Blok kedua dan ketiga berkaitan dengan kewajiban City memenuhi aturan keuangan, pertama dari UEFA lalu dari Premier League. Karena tagged sums dikeluarkan dari neraca, City dinilai gagal mematuhi kedua set regulasi itu di setiap musim yang didakwakan.
Penyampaian informasi keuangan yang tidak akurat juga membuat City melanggar blok keempat, yaitu kewajiban kerja sama terhadap Premier League. Namun perilaku klub disebut melangkah lebih jauh. Komisi menemukan bahwa City “melakukan upaya terkoordinasi untuk menghentikan dan menggagalkan investigasi Premier League”, serta “mengarang” penjelasan atas DFS jauh setelah peristiwa terjadi demi mengaburkan dan menutupi kenyataan.
Komisi juga melontarkan catatan tajam soal para saksi yang dihadirkan City dalam persidangan. Bukti yang diberikan sejumlah saksi fakta penting yang dihadirkan atas nama klub dinilai tidak benar dalam beberapa hal kunci. Komisi menegaskan sebagian dari kebohongan itu disengaja, dan sejumlah saksi memberikan keterangan yang mereka tahu tidak benar sehingga tergolong tidak jujur. Dalam putusan itu juga tersirat bahwa bila City terbukti bersalah, Premier League menyimpan hak untuk mempersoalkan “tindakan non-kooperasi tambahan dan mungkin lebih berat” selama penyelidikan internal liga.
Pelanggaran Lain: Mancini, Yaya Touré, dan Fordham Arrangement
Sejumlah tuduhan yang lebih kecil juga terbukti. Pembayaran yang “tidak dicatat dalam kontrak kerja, melainkan dicatat dalam perjanjian konsultasi” dengan nilai total lebih dari £15 juta terbukti dilakukan kepada tiga mantan karyawan klub. Ketiganya dipahami termasuk Roberto Mancini dan Yaya Touré.
Selain itu, skema yang dikenal sebagai “Fordham arrangement” juga dinyatakan sebagai sham lainnya. Lewat skema ini City menjual hak citra pemain mereka kepada pihak ketiga yang “pada kenyataannya tidak lebih dari sekadar kedok bagi ADUG”.
Satu-satunya tuduhan yang tidak terbukti berkaitan dengan satu subset kewajiban klub untuk bertindak “dengan itikad baik sepenuhnya” terhadap Premier League.
Proses yang Sengit dan Langkah Banding City
Komisi menggambarkan perkara ini sebagai sengketa yang “diperjuangkan dengan sengit”, tanpa ada pihak yang menahan pukulan. City terungkap berupaya menolak investigasi Premier League, keputusan liga untuk menuduh klub, hingga keputusan untuk menuntut tuduhan tersebut. Putusan akhirnya dipublikasikan setelah salah satu pihak gagal dalam upayanya merahasiakan dokumen itu.
Komisi menegaskan bahwa proses berjalan keras dari kedua belah pihak dan tidak bermaksud mengkritik siapa pun, melainkan sekadar menyatakan fakta bahwa tidak ada batu yang dibiarkan tak terjungkir. Sifat pertarungan itulah yang membuat perkara ini membengkak. Pengajuan bukti mencapai ribuan halaman, berkas dokumen inti menembus puluhan ribu halaman, dan indeks dokumen yang dipakai dalam persidangan saja panjangnya 1.000 halaman.
Komisi mengakui butuh waktu jauh lebih lama dari yang diinginkan, dan jauh lebih lama dari perkiraan saat sidang berakhir, untuk menghasilkan keputusan tersebut, dan menyebutnya sebagai hal yang disesalkan. Rentetan pengajuan diperkirakan berlanjut karena City berniat mengajukan banding sebelum Jumat. Komisi juga masih harus bersidang untuk memutuskan sanksi.
Klub tetap membantah melakukan kesalahan. City menyatakan akan mengajukan banding dengan alasan bahwa putusan itu mengandung kesalahan materiil yang jelas, baik dari sisi hukum, prinsip, maupun fakta, sehingga tidak aman. Chief Executive mereka, Ferran Soriano, dalam sebuah video kepada karyawan menyebut keputusan itu dibangun atas “teori konspirasi Premier League”.
Kasus Manchester City ini meninggalkan sejumlah poin pokok: pendapatan sponsor yang selama ini tampak sah dinilai komisi sebagai rekayasa, selisih lebih dari £830 juta dibayar melalui jalur ekuitas pemilik, dan klub dinilai menghalangi investigasi hingga menghadirkan saksi yang tidak jujur. Bagi pengamat, temuan ini menjadi preseden soal seberapa ketat aturan keuangan sepak bola bisa ditegakkan ketika pemilik klub memiliki kekuatan finansial luar biasa.
Yang tersisa kini adalah babak berikutnya: pertarungan banding dan penetapan sanksi. Terlepas dari hasilnya, dokumen 40 halaman itu sudah mengubah cara pendapatan klub besar dipandang, sekaligus menegaskan bahwa pertarungan di ruang sidang bisa sama sengitnya dengan di atas lapangan.