Banding Manchester City resmi diajukan setelah komisi independen menyatakan klub tersebut bersalah atas seluruh tuduhan pelanggaran regulasi keuangan Premier League. Langkah itu diumumkan klub melalui pernyataan singkat pada Kamis malam, tak lama setelah rangkaian putusan komisi dipublikasikan. Dalam pernyataannya, City menegaskan tidak menerima hasil putusan dan menilai keputusan tersebut tidak layak dijadikan dasar penjatuhan sanksi.
Menurut City, putusan komisi mengandung “kesalahan material yang jelas, baik dalam hukum, prinsip, maupun fakta, dan tidak aman”. Klub juga menyatakan telah menyerahkan “kumpulan bukti tak terbantahkan yang komprehensif” untuk mendukung seluruh posisinya. Kasus ini menjadi salah satu sengketa terbesar dalam sejarah Premier League karena menyangkut dugaan pelanggaran aturan finansial selama hampir satu dekade.
Vonis Bersalah dan Isi Pernyataan Banding Manchester City
Vonis terhadap City dikonfirmasi pada Selasa. Klub dinyatakan bersalah atas semua tuduhan terkait pelanggaran regulasi keuangan Premier League pada periode musim 2009-10 hingga 2017-18. Rentang waktu itu mencakup masa ketika City menjelma menjadi kekuatan utama sepak bola Inggris setelah diakuisisi grup investasi asal Abu Dhabi.
Dalam temuan yang dipublikasikan, panel independen menilai City menyusun “kontrak palsu” (sham contracts) dengan sejumlah mitra komersial. Menurut panel, praktik itu merupakan bagian dari skema untuk menyembunyikan pendanaan rahasia senilai lebih dari £830 juta. Komisi juga menyimpulkan City “menggunakan berbagai cara” untuk “menyembunyikan skala sebenarnya dari sejumlah liabilitas klub”.
Premier League sendiri menegaskan bahwa City “secara sistematis melanggar aturan Premier League selama hampir satu dekade”. Bentuk sanksi bagi klub belum diputuskan dan, merujuk preseden sebelumnya, diperkirakan baru ditetapkan setelah proses banding bergulir. Akibatnya, status City untuk kompetisi yang sedang berjalan masih menyisakan tanda tanya besar.
Kronologi: Vonis Selasa, Banding Kamis, dan Respons Publik
Vonis bersalah terhadap City diumumkan pada Selasa, sementara pengajuan banding disampaikan klub pada Kamis malam. Selang sehari kemudian, sejumlah pihak mulai merespons, mulai dari otoritas sepak bola hingga kalangan politik. Reaksi keras datang dari klub-klub pesaing yang menilai hukuman seharusnya dijatuhkan tanpa menunggu proses banding selesai.
Beberapa petinggi klub lain mendesak agar City dihukum pada musim ini, bukan setelah proses banding yang berpotensi berlarut-larut. Tekanan publik juga merembet ke ranah politik, dengan Kantor Perdana Menteri menegaskan bahwa City tidak berada “di atas aturan”. Pernyataan itu muncul setelah reaksi keras terhadap komentar Wali Kota Greater Manchester, Andy Burnham, yang kemudian berbalik sikap dalam menyikapi kasus ini.
Bagi City, rentetan respons tersebut menambah tekanan di luar ruang sidang. Klub tidak hanya berhadapan dengan komisi independen dan Premier League, tetapi juga dengan sorotan publik, politisi, serta regulator lain yang mulai mencermati detail temuan. Situasi ini membuat banding bukan sekadar persoalan hukum olahraga, melainkan juga persoalan reputasi bagi klub dan pemiliknya.
Argumen Banding City dan Pernyataan Lama Etihad Airways
Sumber BBC Sport menyebutkan City diperkirakan akan berargumen bahwa sejumlah kesepakatan sponsor utama dibiayai oleh pemerintah Abu Dhabi, bukan oleh pemilik klub. Pemilik City, Abu Dhabi United Group (ADUG), adalah perusahaan investasi swasta milik Sheikh Mansour, Wakil Presiden sekaligus Wakil Perdana Menteri Uni Emirat Arab. ADUG disebut menambal nilai kesepakatan komersial dalam “skema pendanaan terselubung” berskala £830,69 juta.
Menurut argumen yang akan dipakai dalam banding, skema itu membuat klub tampak mematuhi aturan finansial Premier League dan UEFA. Perlu dicatat, regulasi Premier League memang memperbolehkan badan milik negara menjadi sponsor klub. Karena itu, titik sengketanya bukan pada status sponsor, melainkan pada siapa yang sebenarnya mengucurkan dana dan bagaimana transaksi itu dibukukan.
Namun, pembelaan tersebut berpotensi dilemahkan oleh keterangan yang pernah disampaikan sponsor utama City, Etihad Airways, kepada pemerintah Amerika Serikat pada 2015. Dalam jawabannya kepada Departemen Perdagangan, Transportasi, dan Luar Negeri AS saat penyelidikan maskapai milik negara, Etihad menyatakan: “Asersi bahwa pemerintah Abu Dhabi membayar sponsor Etihad untuk klub sepak bola Liga Premier Inggris Manchester City adalah tidak benar. Pada 2011, Etihad dan Manchester City menandatangani perjanjian sponsor 10 tahun, yang mencakup hak penamaan stadion Manchester City. Etihad mendanai sponsor ini dari likuiditasnya sendiri.” Etihad juga menegaskan tidak pernah menerima subsidi dari pemerintah Abu Dhabi.
Maskapai itu kini mempertimbangkan langkah hukum terhadap Premier League. Etihad menilai publikasi temuan komisi menimbulkan “implikasi yang merusak” bagi mereka, meski nama maskapai tidak disebut dalam temuan yang dipublikasikan. Etihad menyatakan “secara kategoris menolak setiap temuan, kesimpulan, atau implikasi yang menyiratkan maskapai pernah terlibat dalam pengaturan komersial yang tidak semestinya”. Etihad dimiliki oleh dana kekayaan negara L’Imad yang diketuai Putra Mahkota Abu Dhabi, putra Presiden UEA.
Tekanan dari FA, HMRC, dan Komite Parlemen
Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menyatakan vonis terhadap City membawa “implikasi signifikan bagi integritas permainan”. Dalam pernyataannya, FA menegaskan sedang mempertimbangkan keputusan tersebut dengan cermat dan akan mengambil tindakan bila dipandang perlu. FA juga menyebut tidak akan berkomentar lebih jauh karena proses antara Premier League dan City masih berjalan, namun akan terus memantau perkembangan.
Kewenangan luas yang dimiliki FA membuka kemungkinan badan itu melancarkan investigasi sendiri dengan ancaman sanksi tambahan. Langkah semacam itu akan memperpanjang ketidakpastian bagi klub karena prosesnya bisa berjalan terpisah dari banding yang sedang diajukan. Bagi Premier League, keterlibatan FA berarti sorotan terhadap kasus ini tidak lagi hanya datang dari internal kompetisi.
Di jalur lain, Komite Treasury yang bertugas mengawasi kebijakan dan administrasi HMRC menanyakan apakah otoritas pajak telah meminta dokumen yang disunting (redacted) dalam laporan komisi. Ketua komite lintas partai tersebut, Dame Meg Hillier, menyatakan akan “menyambut baik jaminan dari HMRC bahwa Anda memahami pentingnya isu ini dan kepentingan publik dalam kasus ini”. Pertanyaan itu menyusul laporan Tax Policy Associates yang mengklaim City tidak membayar pajak hingga £12 juta akibat “kontrak palsu” dengan mantan manajer Roberto Mancini.
Selain pajak penghasilan dan National Insurance yang belum dibayar, laporan tersebut menyebut City berpotensi menghadapi denda yang membuat total kewajibannya mencapai £24 juta. Sementara itu, Komite Bisnis, Inovasi, Sains, dan Perdagangan menyerukan tindakan lebih tegas terhadap akuntansi korporat dalam suratnya kepada pemerintah dan Financial Reporting Council. Ketua komite, Liam Byrne, menilai temuan kasus ini menunjukkan “kegagalan keamanan yang serius” dan menegaskan bahwa “klub yang mematuhi aturan butuh keyakinan bahwa aturan ditegakkan secara adil”.
Berapa Lama Proses Banding Berlangsung?
Komisi yang menangani kasus ini semula terdiri dari tiga orang dengan pengalaman panjang di bidang hukum. Nanti, banding akan disidangkan secara tertutup oleh panel komisi independen baru yang juga berisi tiga orang dengan latar belakang keahlian serupa. Artinya, putusan tingkat pertama dan banding ditangani oleh susunan personel yang berbeda.
Salah satu bagian regulasi Premier League menyebutkan sidang banding harus selesai dalam 12 minggu sejak perkara didengar, dan keputusannya disampaikan dalam 30 hari setelahnya. Jika dihitung 12 minggu dari Kamis, saat City menyatakan mengajukan banding, tenggatnya jatuh pada 24 Desember. Namun, batas waktu itu bisa tidak diterapkan bila dianggap perlu, sehingga durasi sebenarnya masih belum pasti. Aturan terkait itu sendiri baru ditambahkan ke buku regulasi pada musim panas ini.
Preseden sebelumnya menunjukkan sanksi terhadap City baru akan dijatuhkan setelah ada keputusan atas banding, meskipun hal itu tidak dijamin. Karena itu, bukan tidak mungkin muncul banding kedua di kemudian hari, kali ini menyasar sanksi yang dijatuhkan kepada klub. Kombinasi kedua proses tersebut membuat penyelesaian kasus ini berpotensi memakan waktu jauh lebih lama daripada tenggat formal yang tertulis.
Dampak bagi City, Premier League, dan Hubungan Inggris-UEA
Bagi City, ketidakpastian ini membayangi hampir seluruh aspek operasional klub, mulai dari perencanaan skuad hingga posisi mereka di mata publik. Bentuk sanksi apa pun baru akan ditetapkan setelah proses banding bergulir, sehingga klub belum bisa memetakan risikonya secara utuh. Di sisi lain, klub-klub pesaing menuntut kepastian agar kompetisi tidak berjalan di bawah bayang-bayang kasus yang belum tuntas.
Kasus ini juga menyerempet hubungan bilateral Inggris dan Uni Emirat Arab. Ketua City, Khaldoon Al Mubarak, diketahui bertemu Menteri Bisnis Jonathan Reynolds beberapa hari sebelum vonis bersalah diumumkan. BBC diberitahu bahwa klub tidak dibahas dalam pertemuan itu dan Al Mubarak hadir dalam kapasitasnya sebagai CEO dana kekayaan negara Abu Dhabi. Pembicaraan keduanya disebut berfokus pada hubungan Inggris dengan UEA, mencakup pertahanan, keamanan, intelijen, dan perdagangan, sementara sumber pemerintah Inggris menilai pertemuan semacam itu “sepenuhnya normal”. Pertemuan tersebut pertama kali dilaporkan Bloomberg.
Yang jelas, keputusan akhir dalam sengketa ini akan menjadi rujukan penting bagi cara Premier League menegakkan aturan finansial di masa depan. Klub-klub yang selama ini berhati-hati menjaga pembukuannya berkepentingan agar aturan ditegakkan secara setara. Sebaliknya, hasil banding juga akan menentukan seberapa besar ruang bagi klub pemilik dana besar untuk menafsirkan aturan sesuai kepentingannya.
Penutup
Banding Manchester City menjadi babak baru dalam sengketa yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Klub bersikukuh bahwa putusan komisi mengandung kesalahan hukum dan fakta, sementara Premier League menilai City melanggar aturan secara sistematis selama hampir satu dekade. Di tengah proses itu, perhatian juga mengarah ke Etihad Airways, HMRC, dan sejumlah komite parlemen yang menilai temuan kasus ini punya implikasi jauh lebih luas.
Semua pihak kini menunggu dua hal: hasil banding yang akan disidangkan secara tertutup, dan bentuk sanksi yang mungkin menyusul setelahnya. Karena tenggat waktu formal bisa disesuaikan, tidak ada yang bisa memastikan kapan kasus ini benar-benar selesai. Yang pasti, putusan akhirnya akan berpengaruh besar terhadap lanskap kompetisi dan cara pengaturan finansial klub di Inggris.