UEFA resmi memberi tenggat kepada FIFA untuk merilis dokumen-dokumen kunci dan menjawab seluruh pertanyaan seputar tata kelola serta proses pengambilan keputusan, paling lambat 2 November. Batas waktu itu disampaikan melalui surat yang dikirim kepada FIFA dan dilihat langsung oleh BBC Sport. Langkah ini menjadi babak baru tekanan terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino, yang sebelumnya diminta menjelaskan sejumlah keputusan kontroversial secara tertulis.
Surat tersebut bukan sekadar teguran singkat. Isinya delapan halaman yang memuat 42 pertanyaan, mulai dari rencana investasi swasta Fifa Forward Enterprise (FFE), pemberian Fifa Peace Prize, hingga skorsing yang ditangguhkan kepada penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun di ajang Piala Dunia. UEFA menilai FIFA belum menuntaskan sejumlah pertanyaan mendasar, dan informasi maupun dokumentasi yang diminta belum juga diberikan. Karena itu, badan sepak bola Eropa itu menuntut jawaban sekarang, bukan setelah rapat berikutnya.
Isi Surat UEFA: 42 Pertanyaan dan Batas Waktu 2 November
Surat itu dikirim oleh Sekretaris Jenderal UEFA Theodore Theodoridis. Dalam dokumen tersebut, ia menegaskan bahwa FIFA belum menjawab “sejumlah pertanyaan fundamental”, sementara pertanyaan lain masih menggantung tanpa penjelasan. UEFA juga menyoroti bahwa dokumen dan informasi yang telah diminta tidak kunjung diserahkan. Daftar pertanyaan yang disertakan mencakup banyak topik yang saling berkaitan, bukan hanya satu isu tunggal.
UEFA secara khusus menilai penarikan proyek FFE, pengakuan atas kesalahan, dan pengumuman soal “potensi reformasi tata kelola” belum cukup. Menurut surat itu, tiga hal tersebut tidak menjelaskan bagaimana keputusan-keputusan terkait diambil. UEFA juga mempertanyakan mengapa Dewan FIFA tidak dilibatkan pada tahap yang semestinya. Bagi UEFA, persoalannya bukan hanya hasil akhir, melainkan proses di balik pengambilan keputusan.
Dalam suratnya, UEFA menegaskan bahwa setiap penolakan untuk membuka informasi atau dokumen harus dijustifikasi satu per satu. FIFA diminta menjelaskan secara gamblang dasar hukum yang dipakai jika memang menolak permintaan tertentu. UEFA menekankan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu “harus dijawab sekarang” dan tidak bisa ditunda sampai rapat Dewan FIFA berikutnya. Reformasi tata kelola di masa depan pun, menurut mereka, tidak bisa menggantikan fungsi pengawasan atas keputusan yang sudah diambil beserta pertanggungjawabannya. Sampai saat ini, UEFA belum merinci langkah apa yang akan ditempuh jika tenggat 2 November terlewat.
Dari Rencana FFE ke Permintaan Maaf Infantino
Pangkal persoalan adalah proyek FFE yang diungkap beberapa hari setelah final Piala Dunia. Saat itu, Infantino menyampaikan kepada 211 asosiasi anggota bahwa mereka akan menerima 40 juta dolar AS (sekitar 30 juta poundsterling) apabila mendukung rencana tersebut. Ia bahkan menetapkan tenggat 19 September bagi federasi yang ingin mengakses dana awal 20 juta dolar AS (sekitar 15 juta poundsterling). Skema inilah yang kemudian dijuluki sebagai rencana “menjual” Piala Dunia dan memicu reaksi keras dari sejumlah federasi.
Ketika rencana itu akhirnya ditinggalkan, UEFA dan Concacaf mendesak FIFA membayar setidaknya 10 juta dolar AS (sekitar 7,5 juta poundsterling) dari cadangan kasnya kepada setiap asosiasi anggota. Infantino menyetujuinya dan mengusulkan penambahan dana pengembangan sepak bola di seluruh dunia sebesar 3,4 miliar dolar AS (sekitar 2,6 miliar poundsterling). Pelepasan dana dari cadangan kas itu akan menggandakan rencana distribusi bagi asosiasi anggota pada periode 2027–2030, dengan 25 juta dolar AS (sekitar 19 juta poundsterling) tersedia untuk tiap asosiasi. UEFA lantas mempertanyakan mengapa kenaikan dana sebesar itu disajikan bersamaan dengan proyek FFE dan investasi eksternal, bukan dibiayai langsung dari sumber daya FIFA sendiri.
Dalam rapat Dewan FIFA, Infantino menyampaikan permintaan maaf atas rencana tersebut, tetapi tidak memberikan penjelasan utuh tentang bagaimana proposal itu dirancang. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian terkumpul dalam surat UEFA pertama kali diajukan kepadanya di forum itu, dan ia meminta agar pertanyaan disampaikan secara tertulis. Setelah itu, Ketua Asosiasi Sepak Bola Inggris Debbie Hewitt, yang juga menjabat wakil presiden FIFA, memberi komentar tajam. Menurutnya, “jika ia tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ia tidak layak menjadi presiden FIFA.”
Soal FFE, Thrive Capital, dan Fifa Peace Prize
UEFA mengajukan banyak pertanyaan tentang FFE. Mereka ingin tahu kapan ide proyek itu pertama kali dieksplorasi, siapa yang mencetuskan, dan dengan tujuan apa. UEFA juga meminta penjelasan tentang siapa di lingkungan FIFA yang mengotorisasi pengembangan proyek tersebut dan pejabat administrasi mana saja yang terlibat. Tak ketinggalan, mereka menuntut langkah konkret apa yang akan diambil FIFA agar kekurangan dalam proses FFE tidak terulang di masa depan.
Salah satu pertanyaan paling sensitif menyangkut klaim adanya penyelidikan dari Amerika Serikat. Menurut informasi yang diterima UEFA dari sejumlah sumber, dua hari sebelum pemungutan suara oleh biro dewan manajemen atas proposal FFE, presiden FIFA memberi tahu anggota dewan manajemen bahwa otoritas AS sedang menyelidiki administrasi FIFA. UEFA meminta konfirmasi apakah pernyataan itu benar-benar disampaikan. Jika benar, mereka ingin tahu informasi apa yang menjadi dasarnya, mengapa hal itu diangkat pada momen tersebut, dan apakah yang bersangkutan mempertimbangkan tekanan yang mungkin timbul bagi para anggota tepat sebelum mengambil keputusan.
UEFA juga menyinggung hubungan FIFA dengan Thrive Capital milik Joshua Kushner. Mereka mempertanyakan mengapa perjanjian yang memberikan hak eksklusivitas kepada perusahaan itu ditandatangani tanpa konsultasi lebih dulu kepada Dewan FIFA. Pertanyaan lain: mengapa Thrive Capital dipilih sebagai investor utama tanpa proses tender kompetitif dan dengan syarat kerahasiaan ketat, padahal perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan keluarga penerima Fifa Peace Prize. Kushner adalah saudara dari menantu Presiden AS Donald Trump, sementara Trump sendiri menerima penghargaan tersebut. Terkait Peace Prize, UEFA meminta penjelasan siapa yang memutuskan pembentukannya, untuk tujuan apa, dan siapa yang memutuskan bahwa Trump layak menerimanya.
Kasus Balogun dan Gaji Tambahan Infantino
Perhatian UEFA juga tertuju pada kasus Balogun, yang terhindar dari skorsing langsung setelah mendapat kartu merah di Piala Dunia. Hukuman itu dicabut oleh komite disiplin FIFA setelah Presiden AS Donald Trump meminta agar keputusan tersebut ditinjau ulang. FIFA bersikeras komite tersebut independen, tetapi komite hukumnya kini mengkaji proposal amendemen kode disiplin untuk mencegah kejadian serupa terulang, dengan pembaruan dijadwalkan pada Desember. UEFA mempertanyakan mengapa amendemen itu dianggap perlu.
UEFA menuntut kejelasan tentang apa yang sebenarnya diminta Trump kepada Infantino dan bagaimana respons presiden FIFA saat itu. Mereka juga bertanya apakah kasus tersebut akan ditinjau jika tidak ada intervensi dari luar. UEFA ingin mengetahui apakah presiden atau sekretaris jenderal FIFA berkomunikasi dengan pihak mana pun di internal FIFA, termasuk ketua komite disiplin, seusai percakapan itu. Selain meminta seluruh korespondensi terkait, UEFA mendesak FIFA menyampaikan alasan tertulis lengkap atas keputusan tersebut beserta informasi dan bukti yang dipertimbangkan komite. Mereka pun mempertanyakan siapa yang memutuskan agar perkara itu ditangani oleh satu anggota komite, atas dasar apa, dan keadaan luar biasa apa yang dipakai sebagai pembenaran.
Isu lain yang diangkat adalah laporan bahwa Infantino menerima tambahan gaji dari entitas penyelenggara Piala Dunia di AS, FWC2026 US Inc., yang tidak diungkap dalam laporan tahunan FIFA. UEFA meminta klarifikasi soal sifat, jumlah, dan dasar pembayaran tersebut, alasan tidak diungkapkannya, serta apakah pembayaran itu ditinjau dan disetujui badan-badan FIFA yang berwenang. Mereka juga menanyakan apakah tambahan penghasilan itu diperlakukan sebagai penghasilan kena pajak dan apakah pajaknya sudah dibayar. Dalam daftar yang sama, UEFA menyinggung laporan soal pembicaraan lanjutan antara Presiden AS dan sejumlah individu terkait mengenai cryptocurrency FIFA, serta investasi 75 juta dolar AS (sekitar 56,3 juta poundsterling) di Palestina melalui Board of Peace milik Trump.
UEFA turut mempersoalkan jeda paruh waktu 27 menit pada final Piala Dunia dan pemberlakuan jeda hidrasi wajib. Mereka juga meminta penjelasan atas sewa kantor di Trump Tower, New York, selama tujuh tahun senilai 4 juta dolar AS (sekitar 3 juta poundsterling) yang melibatkan Eric Trump, untuk ruangan yang dilaporkan tidak terpakai selama sebagian besar tahun. Menurut UEFA, hal-hal itu “secara keseluruhan menimbulkan pertanyaan yang melampaui hubungan institusional biasa antara FIFA dan pemerintah negara tuan rumah Piala Dunia.” Mereka meminta rincian proses pengambilan keputusan, pengelolaan potensi konflik kepentingan, implikasi finansial, dan sejauh mana badan-badan FIFA yang berwenang diberi tahu atau dilibatkan. UEFA juga mempertanyakan independensi ketua komite elektoral FIFA menjelang pemilihan presiden berikutnya, yang menurut mereka menghadiri seluruh rangkaian Piala Dunia sebagai individu terakreditasi dengan biaya ditanggung FIFA lebih dari lima minggu, serta meminta daftar lengkap tamu di area VIP dan VVIP beserta nama, jabatan, dan alasan undangannya.
Selain itu, UEFA menyoroti sikap FIFA dalam kasus Republik Demokratik Kongo, yang dilaporkan menurunkan pemain tidak memenuhi syarat pada kualifikasi Piala Dunia. Biasanya hal semacam itu berujung pada diskualifikasi, tetapi tidak ada tindakan yang diambil. UEFA meminta penjelasan mengapa tidak ada sanksi disiplin dalam perkara tersebut.
Tekanan pada Infantino dan Aksi Hukum UEFA
Bagi Infantino, surat ini memperluas tekanan yang sudah menumpuk sejak rencana FFE bocor ke publik. Ia tidak hanya berhadapan dengan kritik federasi anggota, tetapi juga dengan permintaan dokumentasi resmi yang jika tidak dipenuhi bisa memperbesar sorotan terhadap kepemimpinannya. Pernyataan Debbie Hewitt menunjukkan bahwa keraguan terhadap kapasitasnya kini muncul dari dalam struktur FIFA sendiri, bukan hanya dari pihak luar. Dalam konteks itu, tenggat 2 November menjadi ujian kredibilitas, bukan sekadar formalitas administratif.
Situasi bertambah rumit karena FIFA disebut belum dapat menjawab sebagian pertanyaan akibat langkah hukum yang ditempuh UEFA. Bulan lalu, UEFA mengajukan dokumen hukum di Amerika Serikat untuk meminta pengungkapan bukti dan dokumen dari FIFA, sekaligus memperingatkan kemungkinan mengajukan keluhan pidana di Swiss. Artinya, sengketa ini bergerak di dua jalur sekaligus: surat-menyurat institusional dan proses hukum. FIFA sendiri belum memberikan komentar atas surat tersebut.
Apa Artinya bagi Tata Kelola Sepak Bola Dunia
Persoalan ini bukan hanya tentang satu proyek investasi yang batal. Yang dipertaruhkan adalah pola pengambilan keputusan di tubuh federasi sepak bola terbesar dunia: siapa yang dilibatkan, sejauh mana dewan pengawas diperhatikan, dan bagaimana kepentingan komersial ditimbang. Ketika FIFA berencana mencari investor swasta meski posisi keuangannya kuat, UEFA mempertanyakan logikanya, terutama karena FIFA kemudian mengusulkan hal serupa dengan skala jauh lebih besar menggunakan dananya sendiri. Pertanyaan itu menyentuh inti alasan di balik sebuah kebijakan, bukan cuma teknis pelaksanaannya.
Keterkaitan antara FIFA dan pemerintahan negara tuan rumah Piala Dunia juga menjadi tema yang lebih luas. Kasus Balogun, Peace Prize, sewa kantor di Trump Tower, hingga pembicaraan soal cryptocurrency menunjukkan bagaimana batas antara kepentingan olahraga dan politik bisa kabur. UEFA memilih mengangkatnya secara terbuka, sesuatu yang jarang dilakukan secara sedetail ini dalam hubungan antarinduk organisasi sepak bola. Jika jawaban FIFA dianggap tidak memadai, preseden yang muncul bisa memengaruhi cara federasi anggota mengawasi keputusan FIFA di masa depan.
Penutup
UEFA telah menetapkan batas waktu yang jelas: 2 November. Dalam surat delapan halaman berisi 42 pertanyaan, mereka menuntut FIFA membuka dokumen, menjelaskan dasar setiap keputusan, dan mempertanggungjawabkannya secara terbuka. Infantino sudah menyampaikan permintaan maaf, tetapi permintaan maaf tanpa penjelasan tidak cukup bagi UEFA maupun bagi sebagian pejabat di internal FIFA sendiri.
Yang tersisa sekarang adalah bagaimana FIFA menjawab. Setiap pertanyaan yang dibiarkan menggantung akan menambah keraguan terhadap tata kelola organisasi, sementara jawaban yang terbuka bisa menjadi jalan untuk memulihkan kepercayaan. Tenggat sudah ditetapkan, dan publik sepak bola dunia tinggal menunggu apakah kata-kata akan diikuti dokumen yang bisa diperiksa.